Natuna, News Faktual Net – Era media sosial, satu unggahan bisa menyebar lebih cepat daripada upaya penyelamatan. Bagi sebagian orang, membuka identitas dan kronologi kasus dianggap bentuk kepedulian.
Namun bagi pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal masih terjebak di negeri orang, sorotan justru bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan bahkan nyawa.
Peringatan itu datang dari Kabupaten Natuna, wilayah perbatasan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan PMI Ilegal Natuna, Baharullazi, menegaskan bahwa pengungkapan identitas PMI ilegal secara terbuka, terutama di media sosial, adalah tindakan berisiko tinggi.
“Ini bukan soal menutup-nutupi. Ini soal nyawa,” ujarnya tegas.
Di balik janji gaji besar dan kehidupan lebih layak, berdiri jaringan perdagangan orang (TPPO) lintas negara, dan tak segan menggunakan kekerasan.
PMI ilegal, berangkat tanpa dokumen resmi dan prosedur pemerintah, menjadi sasaran empuk. Mereka dijerat utang, dieksploitasi tenaga kerjanya, bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis.
Dalam kondisi seperti itu, mempublikasikan identitas korban justru dapat memancing reaksi brutal dari para pelaku.
“Ketika mafia ini terpojok, mereka bisa bertindak sangat licik dan kejam,” kata Baharullazi.
Alih-alih menolong, unggahan yang menyebut nama, wajah, atau lokasi korban bisa menjadi petunjuk bagi jaringan TPPO untuk menekan, mengancam, atau membungkam korban berada di luar negeri.
Berbeda dengan kasus kriminal biasa, penanganan PMI ilegal sering kali dilakukan dalam senyap. Bukan karena ingin menutup fakta, tetapi demi meminimalkan risiko.
Sekretaris Satgas PMI Natuna, Ilham, menjelaskan bahwa proses penyelamatan melibatkan koordinasi berlapis, mulai dari BP3MI di Batam dan Tanjungpinang, pemerintah daerah dan provinsi, hingga aparat penegak hukum dan pemerintah pusat.
“Prinsip kami hanya satu keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Koordinasi juga dilakukan di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara, jalur rawan dimanfaatkan sindikat perdagangan manusia.
Setiap langkah dihitung dengan cermat, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak fatal.
Ilham mengakui, niat masyarakat yang ingin membantu sering kali tulus. Namun di dunia digital, kepedulian tidak terukur dapat berubah menjadi bahaya.
“Jangan mempublikasikan identitas PMI ilegal di media sosial. Ini sangat berbahaya bagi saudara-saudara kita yang masih berada di luar negeri,” pintanya.
Baginya, transparansi bukan berarti membuka semua hal ke ruang publik. Ada saatnya informasi harus dijaga, demi kesehatan, martabat, dan hak-hak kemanusiaan para korban.
Saat ini, proses penyelamatan dan pemulangan PMI ilegal terus berjalan hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Targetnya bukan hanya memulangkan korban, tetapi memastikan mereka kembali dengan selamat, tanpa bayang-bayang ancaman.
“Yang kita hadapi adalah predator perdagangan manusia,” pungkas Ilham. “Karena itu, proses ini harus dirahasiakan.”
Di balik kehati-hatian itu, ada harapan agar para PMI terjebak bisa kembali ke rumah, bertemu keluarga, dan memulai hidup baru tanpa harus membayar harga mahal akibat sorotan keliru.(Roy)
Artikel Ketika Keheningan Menjadi Perisai, Perjuangan Menyelamatkan PMI Ilegal dari Ancaman Sindikat pertama kali tampil pada Metro Indonesia.
